Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama

JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama mendapatkan sorotan dari beberapa tokoh. Kekerasan terhadap penganut aliran agama tertentu yang marak akhir-akhir ini dianggap karena ketidakmampuan pemerintah melindungi warga. "Pemerintah telah gagal," ujar Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di sela diskusi Evaluasi Toleransi Beragama dalam Pemerintahan SBY-JK di Jakarta kemarin (22/12).

Menurut Gus Dur, pemerintah cenderung membiarkan terjadinya berbagai kekerasan agama, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas. Para pelaku tidak pernah diproses, apalagi ditangkap. Padahal, kata dia, UUD 1945 jelas-jelas melindungi hak beragama warga negara.

"Karena itu, perombakan untuk perbaikan hanya bisa dilakukan dengan mengganti pemerintahan," tegas mantan ketua umum PB NU tersebut. Menurut Gus Dur, selama sejarah, baru kali kali ini pemerintah lebih tunduk pada kelompok tertentu, bukan pada Pancasila atau konstitusi dasar lainnya.

Gus Dur menyebut MUI (Majelis Ulama Indonesia) ikut berperan secara tidak langsung dalam peristiwa kekerasan terhadap penganut aliran agama itu. Misalnya, penyerangan dan perusakan masjid milik jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (18/12). "Mereka merusak kan berbekal fatwa sesat dari MUI. Jadi, bubarkan saja lembaga itu," kritik Gus Dur.

Ungkapan keprihatinan juga disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution. "Negara hukum kita sudah kacau. UUD bisa kalah dengan fatwa," tegasnya.

Padahal, kata Adnan, MUI tak ubahnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibiayai pemerintah. "Saya turut menyayangkan pemerintah yang bisa begitu lemah di hadapan MUI," kata pendiri YLBHI itu. Meski demikian, pakar hukum berambut putih tersebut juga mengkritik Ahmadiyah ataupun beberapa lembaga yang selama ini menjadi korban kekerasan. Menurut Adnan, mereka tidak boleh hanya bisa mengeluh. Para korban itu harus bertindak, namun tidak dengan ikut-ikutan melakukan kekerasan.

"Lawan pemerintah, gugat melalui proses hukum. Saya akan mendampingi di mana pun berada," tandasnya. Dia mengatakan, pemerintah daerah, kepolisian, hingga kejaksaan pantas dituntut karena cenderung membiarkan berbagai kekerasan terjadi.

"Saya ragu, apakah sendi-sendi kebangsaan kita bisa bertahan kalau perbedaan agama dan kepercayaan masih jadi masalah," tambah Sekretaris Eksekutif PGGI Pdt Gomar Gultom, yang turut hadir dalam diskusi tersebut.






My Blog | My Friend`s Blog | My Review Blog

My Updates Blog Everyday
Info Handphone | Info Tentang Internet | Kumpulan Artikel Motivasi | Kumpulan Humor